Gotimes.id, Gorontalo – Harga jagung kembali menjadi permasalahan utama bagi petani di Gorontalo. Hingga kini, pemerintah dinilai gagal menstabilkan harga komoditas tersebut, padahal jagung merupakan sumber penghidupan mayoritas masyarakat di provinsi ini.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut.
“Pemerintah selalu gagal menjaga harga jagung, akibatnya petani sangat dirugikan. Mayoritas rakyat Gorontalo menggantungkan hidup dari komoditas ini,” ujar Umar Karim. Senin (24-2).
Ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya serius dalam mengatasi permasalahan harga jagung jika benar-benar ingin menurunkan angka kemiskinan di daerah.
“Bagaimana kita bisa bicara soal pengentasan kemiskinan kalau masalah harga jagung yang menyangkut hajat hidup rakyat tak bisa diselesaikan,” tegasnya.
Umar Karim juga menyoroti ketidakterampilan pemerintah dalam mengendalikan harga jagung. Ia mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025 yang menetapkan harga pembelian jagung pipilan kering di tingkat petani sebesar Rp5.500 per kilogram. Namun, fakta di lapangan menunjukkan harga jagung tidak mencapai Rp5.000 per kilogram.
“Pemerintah pusat sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan yang bagus. Masalahnya, pemerintah daerah tidak telaten dalam mewujudkannya,” tambahnya.
Menurutnya, meskipun harga dalam keputusan tersebut hanya berlaku bagi Bulog, seharusnya standar harga ini bisa menjadi patokan harga pasar di Gorontalo. Hal ini sama seperti harga gabah yang tetap konsisten mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah.
“Tapi kenyataannya, Bulog nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Pemprov seharusnya sejak lama mendorong revitalisasi Bulog, bahkan jika perlu menggunakan APBD agar Bulog bisa menyanggah harga jagung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Umar Karim menyoroti anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak kepada petani jagung.
“Selama ini Pemprov dan DPRD terlalu banyak bicara soal kemiskinan, tetapi tidak konkret dalam solusi. Coba lihat APBD kita, anggaran untuk pengadaan komputer saja pernah hampir Rp15 miliar setahun. Berapa miliar yang dialokasikan untuk menyanggah harga jagung? Nol besar,” sindirnya.
Ia juga menilai bahwa bantuan benih yang diberikan pemerintah tidak banyak manfaatnya jika harga jual jagung tetap rendah. Akibatnya, mayoritas petani jagung terus terjebak dalam kemiskinan.
Umar Karim mendesak agar permasalahan ini segera ditangani oleh Pemprov. Ia meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih dalam Pilkada mendatang segera fokus menaikkan harga jagung begitu mereka mulai bertugas.
“Setelah dilantik, tidak usah buat pesta syukuran. Wujudkan rasa syukur dengan kerja nyata. Tidak perlu euforia, tidak usah selfie-selfie, segera move on dan naikkan harga jagung,” tegasnya.
Ia juga menantang Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membuktikan janji kampanye mereka dalam menyejahterakan petani.
“Jika mereka mahir dan telaten, saya yakin tak sampai sebulan harga jagung bisa sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Nanti kita lihat apakah mereka mampu,” pungkasnya.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
