Gotimes.id, Gorontalo – Harga jagung kembali menjadi permasalahan utama bagi petani di Gorontalo. Hingga kini, pemerintah dinilai gagal menstabilkan harga komoditas tersebut, padahal jagung merupakan sumber penghidupan mayoritas masyarakat di provinsi ini.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut.
“Pemerintah selalu gagal menjaga harga jagung, akibatnya petani sangat dirugikan. Mayoritas rakyat Gorontalo menggantungkan hidup dari komoditas ini,” ujar Umar Karim. Senin (24-2).
Ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya serius dalam mengatasi permasalahan harga jagung jika benar-benar ingin menurunkan angka kemiskinan di daerah.
“Bagaimana kita bisa bicara soal pengentasan kemiskinan kalau masalah harga jagung yang menyangkut hajat hidup rakyat tak bisa diselesaikan,” tegasnya.
Umar Karim juga menyoroti ketidakterampilan pemerintah dalam mengendalikan harga jagung. Ia mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025 yang menetapkan harga pembelian jagung pipilan kering di tingkat petani sebesar Rp5.500 per kilogram. Namun, fakta di lapangan menunjukkan harga jagung tidak mencapai Rp5.000 per kilogram.
“Pemerintah pusat sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan yang bagus. Masalahnya, pemerintah daerah tidak telaten dalam mewujudkannya,” tambahnya.
Menurutnya, meskipun harga dalam keputusan tersebut hanya berlaku bagi Bulog, seharusnya standar harga ini bisa menjadi patokan harga pasar di Gorontalo. Hal ini sama seperti harga gabah yang tetap konsisten mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
