Rapat kerja ini sejatinya membahas evaluasi program dan kinerja sejumlah OPD. Ketidakhadiran Dinas PUPR menjadi satu-satunya catatan kritis dalam forum tersebut, di tengah kehadiran OPD lain seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bappeda, Dinas Perindagkop, dan Dinas Peternakan.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi II DPRD akan menggelar rapat evaluasi internal dan menyusun berita acara resmi untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Penjabat Bupati.
“Kami minta pemerintah memberikan teguran keras dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dinas PUPR. Ini bukan sekadar agenda seremonial, tapi menyangkut kepentingan rakyat,” tegas Lukum.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
