Oleh: Mais Nurdin (Pemerhati Kebijakan Desa)
Gotimes.id, Gorontalo – Pendaftaran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih semestinya menjadi tonggak awal kemandirian ekonomi masyarakat desa. Namun, proses yang idealnya berpijak pada prinsip transparansi dan kedaulatan justru mulai tercoreng oleh praktik-praktik yang patut dipertanyakan. Salah satu praktik tersebut adalah pembatasan hak pengurus koperasi dalam memilih notaris secara mandiri.
Alih-alih diberi keleluasaan untuk menentukan sendiri notaris yang akan mendampingi proses legalitas koperasi, para pengurus diarahkan—bahkan bisa dikatakan “dipaksa” untuk menggunakan jasa notaris tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Praktik ini menimbulkan kesan kuat adanya “bagi-bagi jatah” kepada segelintir notaris, dengan latar kepentingan yang belum tentu sejalan dengan kepentingan koperasi itu sendiri.
Ini bukan persoalan remeh. Penunjukan sepihak terhadap notaris tidak hanya melanggar prinsip keadilan prosedural, tetapi juga membuka ruang besar bagi konflik kepentingan. Tidak menutup kemungkinan, penunjukan tersebut bermuatan keuntungan pribadi, pengaruh politik lokal, atau bahkan proyek–proyek titipan yang ingin dikunci dari awal.
Koperasi, sebagai lembaga ekonomi rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang, seharusnya menjadi ruang demokratis di mana semua keputusan termasuk soal legalitas diambil secara partisipatif dan terbuka. Ketika proses awal saja sudah dikendalikan oleh pihak luar, bagaimana mungkin koperasi tersebut bisa menjadi instrumen kedaulatan ekonomi desa?
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
