GoTimes.id, Kepulauan Sangihe – Kelakuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe dikatakan seperti mafia. Pasalnya disaat penerapan efisiensi anggaran dan kondisi keuangan daerah yang tidak baik-baik saja, justru anggarannya diduga menyentuh anggaran diatas Rpm 30 Milyar.
Menurut juru bicara LSM Merah Puti, Nader Baradja, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi DPRD periode dijaman bupati sebelumnya.
“Bukan membandingkan, namun ini sebuah kenyataan dimana pada jaman bupati Jabes Gagana disaat APBD menyentuh Rp. 1,2 Milyar, anggaran untuk DPRD Sangihe Rp. 25 Milyar setiap tahunya,” kata Nader. Senin (1-9).
Tentunya masyarakat Sangihe dengan kondisi seperti saat ini, tidak harus bertindak seperti di Jakarta yang mendatangi rumah para anggota dewan kemudian mengobrak Abrik atau menjarah.
Sebenarnya saat ini ada banyak hal yang harusnya mendapatkan perhatian dari DPRD Sangihe, mulai dari polemik retribusi sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang banyak dikeluhkan oleh para pedagang.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
