Pilkada langsung juga membawa dampak sosial yang signifikan, terutama dalam bentuk polarisasi politik di masyarakat. Salah satu kasus ekstrem adalah insiden carok di Sampang, Madura, pada 17 November 2024, yang dipicu oleh perbedaan dukungan terhadap calon Bupati. Insiden ini mencerminkan bagaimana perpecahan politik bisa berujung pada konflik fisik dan korban jiwa.
Selain itu, politik dinasti menjadi sorotan dalam Pilkada 2024. Berdasarkan penelitian gabungan IFAR Unika Atma Jaya, Election Corner UGM, dan PolGov UGM, tercatat ada 605 politisi dinasti yang bertarung dalam Pilkada serentak kali ini—dua kali lipat dibandingkan pilkada sebelumnya.
Politik dinasti memperkuat ketimpangan akses dalam demokrasi, menciptakan iklim politik yang eksklusif dan terfokus pada jaringan keluarga tertentu. Meskipun tidak dilarang secara hukum, tren ini menghambat lahirnya pemimpin baru dengan gagasan segar.
Pilkada serentak 2024 adalah cerminan kompleksitas demokrasi Indonesia. Di satu sisi, mekanisme ini memberikan rakyat kebebasan memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Di sisi lain, tantangan berupa korupsi, politik uang, polarisasi sosial, dan politik dinasti menjadi pengingat bahwa demokrasi perlu terus diperbaiki.
Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki integritas, kapasitas, dan keberanian untuk membawa perubahan positif. Pilkada 2024 adalah ujian bagi Indonesia: apakah kita bisa melangkah menuju demokrasi yang lebih dewasa, atau justru terjebak dalam dinamika lama yang berulang?
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
