PDI-P Keluarkan Jokowi, Gibran, dan Bobby dari Keanggotaan Partai

Gotimes.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan memecat 27 kader yang terbukti melanggar disiplin partai. Pemecatan ini akan diumumkan pada 17 Desember 2024 mendatang, dalam upacara partai. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers yang digelar di Sekolah Partai PDI-P di Jakarta, Rabu (4-12).

Hasto menyebutkan bahwa 27 kader tersebut melanggar sejumlah aturan, termasuk mendukung calon dari partai politik lain, melakukan politik dua kaki, dan tidak menjalankan perintah partai. Beberapa pelanggaran terjadi sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Ada yang sebelumnya tidak terlalu terlihat, tapi kini semakin jelas,” ujar Hasto.

Pelanggaran yang dilakukan oleh kader-kader tersebut disebut sebagai bagian dari proses penegakan disiplin dalam rangka konsolidasi organisasi partai. Hasto menjelaskan bahwa pemecatan ini menjadi bagian dari persiapan PDI-P menjelang Kongres yang akan digelar pada 2025.

“Proses penegakan disiplin ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga konsistensi dan kekuatan partai,” tambahnya. Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa nama-nama kader yang dipecat tidak akan diumumkan lebih awal.

Selain itu, Hasto juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta putra dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah bukan lagi bagian dari PDI-P.

“Ketika Gibran dan Bobby dicalonkan oleh partai lain, keanggotaan mereka dengan PDI-P secara otomatis berakhir,” ujar Hasto.

PDI-P menilai bahwa Jokowi dan keluarganya tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno. Hasto menilai ambisi kekuasaan yang dimiliki Jokowi dan keluarganya bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai PDI-P.

“PDI-P berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa, bahwa kekuasaan yang otoriter tidak akan bertahan lama,” tegas Hasto.

Namun, Hasto menegaskan bahwa PDI-P tidak akan kehilangan semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, serta memperjuangkan kepentingan rakyat, meskipun harus menghadapi tantangan dan perubahan yang besar.