Dalam pertemuan tersebut, dibahas aspek teknis penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan pada 19 April 2025. KPU menegaskan pentingnya koordinasi antar pihak agar tahapan berjalan lancar dan sesuai regulasi.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memahami prosedur pencalonan serta PSU guna memastikan jalannya pemilihan yang transparan, jujur, dan adil.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
“Dan Alhamdulillah, kami telah berkoordinasi dengan pihak DPRD Gorontalo Utara, dan mereka menyampaikan kesiapan untuk menerima dokumen usulan dari KPU…
“Saat ini kami sedang melakukan pemberkasan hasil pemeriksaan, dan Senin (19/5) kami akan melanjutkan ke tahap satu,” jelasnya. Berdasarkan hasil…
“Untuk kebutuhan sidang berikutnya, kami meminta kepada pihak pelapor dan terlapor agar menyiapkan daftar bukti dan daftar saksi atau ahli…
Gotimes.id, Gorontalo – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo kembali menggelar sidang lanjutan terkait dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Terstruktur, Sistematis,…
Kuasa hukum pelapor, Salahudin Pakaya, menyampaikan optimisme pihaknya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyatakan laporan telah memenuhi unsur…
Ia menambahkan, saat ini KPU masih menunggu BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) dari Mahkamah Konstitusi. Jika tidak ada gugatan lanjutan,…
