“Kami minta Kepala Balai segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Satker Wilayah II. Jika perlu, ganti saja dengan orang yang benar-benar berintegritas dan berani transparan kepada publik,” ujar Indra.
Ia menambahkan, proyek jalan nasional dengan anggaran besar itu menggunakan uang rakyat, sehingga wajib dijalankan sesuai aturan, termasuk menghadirkan petugas K3 di lapangan.
“Kalau kontraktor dibiarkan bekerja tanpa standar K3, lalu Kepala Satker memilih diam, artinya mereka ikut membiarkan aturan dilanggar,” tambah Indra.
Ammpd memastikan akan terus mendesak agar Kepala Satker Wilayah II BPJN Gorontalo tidak lagi bungkam, melainkan terbuka dan transparan kepada publik. Jika tidak, pihaknya siap membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
