Gotimes.id, Jakarta — Dalam upaya mempercepat pencapaian target swasembada jagung, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan menggelar rapat analisis dan evaluasi (Anev) secara daring, Sabtu (5/4).
Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB ini diikuti oleh jajaran Kementan dan Gugus Tugas Polri dari tingkat Mabes hingga Polda Papua, dengan agenda utama mengevaluasi pelaksanaan program penanaman jagung di lahan seluas 1 juta hektar di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Dr. Yudi Sastro, menyampaikan bahwa Kementan telah memetakan potensi lahan serta menyiapkan bantuan berupa benih, pupuk, alat mesin pertanian (alsintan), dan pendampingan teknis melalui Tim BSIP. Namun, menurutnya, tantangan besar terletak pada keterbatasan jangkauan kelembagaan hingga ke tingkat desa.
“Kementan sebagai leading sector ketahanan pangan sangat mengapresiasi dukungan Polri dalam program penanaman jagung. Kami menyediakan benih unggul, pupuk, alsintan serta pendampingan teknis. Saat ini, kami juga sedang menyusun petunjuk teknis penanaman dan menyiapkan pengadaan 10 unit traktor roda dua untuk mempercepat realisasi program,” ujar Yudi.
Dalam rapat tersebut juga dibahas kendala di lapangan, salah satunya di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Papua, di mana tanaman jagung pada lahan seluas 12 hektar tumbuh tidak optimal akibat penanganan awal yang kurang tepat dan curah hujan yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, Kementan telah mengirimkan penyuluh dan tim BSIP untuk mengevaluasi serta menyalurkan bantuan alsintan ke lokasi.
Polri, melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, memainkan peran strategis sebagai penggerak dan fasilitator antara Kementan dan kelompok tani hingga ke tingkat desa. Dukungan kelembagaan Polri melalui Polsek dan Bhabinkamtibmas sangat penting dalam membentuk dan mengaktifkan kelompok tani, memfasilitasi komunikasi dengan dinas pertanian, serta memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.
Fokus utama Polri adalah Program Pemanfaatan Lahan Produktif, baik melalui pola monokultur oleh kelompok tani maupun pola tumpangsari di lahan tanaman belum menghasilkan (TBM) milik perusahaan swasta, PTPN, dan Perhutani.
Wakil Ketua Gugus Tugas Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, menyatakan bahwa pengawasan program dilakukan melalui Aplikasi Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan, sebuah inovasi digital yang memungkinkan pemantauan distribusi bantuan, pendataan lahan, hingga evaluasi program secara real-time.
“Dalam pelaksanaan program ini, Polri bukan pelaksana, bukan pendamping teknis, dan bukan pemodal. Polri hadir sebagai penggerak, fasilitator, dan pengawal agar bantuan negara dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada petani,” tegas Brigjen Langgeng.
Target nasional tahun 2025 adalah tambahan produksi jagung sebesar 4 juta ton dari lahan seluas 1 juta hektar. Hasil panen akan diserap oleh BULOG melalui skema pembelian sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), berdasarkan MoU yang telah disepakati.
Melalui sinergi ini, pemerintah optimis dapat memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, serta mewujudkan kemandirian desa sebagai langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
