Selama pelaksanaan proyek, seorang tenaga kerja di luar kontrak, Sdr. SD, dipekerjakan selama enam bulan dengan gaji Rp3.500.000,00 per bulan, mengakibatkan tambahan biaya Rp21.000.000,00 yang tidak sesuai SPK.
BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, terutama karena absennya tenaga Supervision Engineer dan Ahli Listrik yang tertera dalam SPK dan invoice. Hal ini menyebabkan kelebihan pembayaran kepada PT CEC serta menambah pengeluaran di luar kontrak untuk menggantikan personil yang absen.
Praktik ini melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, serta peraturan lain yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah.
Awak media coba mengonfirmasi temuan ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, Sutriyani Lamula, yang juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Sutriyani tidak memberikan tanggapan. Dua berita sebelumnya yang diterbitkan Hibata.id mengenai proyek ini juga tidak pernah ditanggapi olehnya.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
