Ia pun meminta Inspektorat Gorontalo Utara untuk meningkatkan pengawasan guna memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai regulasi dan kepentingan rakyat. Menurutnya, langkah antisipasi sangat penting untuk mencegah munculnya kasus yang menghambat pelayanan masyarakat.
“Kepala desa yang tersangkut kasus hukum seperti ini pasti akan kehilangan fokus dalam memimpin desanya. Ini akan berdampak pada terganggunya pelayanan terhadap masyarakat. Dinas Pemdes harus segera mengambil langkah tegas, seperti pemberhentian sementara atau mekanisme lain sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hendra mendorong Dinas Pemdes agar melakukan kajian normatif sebagai masukan kepada Bupati, sehingga langkah cepat dapat diambil dalam menyikapi persoalan seperti ini. Pencegahan, menurutnya, harus menjadi prioritas agar tidak ada lagi kasus-kasus serupa di masa mendatang.
“Pengawasan yang lemah hanya akan membuka celah bagi masalah seperti ini terulang. Semua pihak, terutama Dinas Pemdes dan Inspektorat, harus berkoordinasi dengan baik dan memastikan setiap desa berjalan sesuai aturan,” tutup Hendra Nurdin.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
