Selain itu, kepala dinas ini juga dilaporkan aktif mencari dukungan dari beberapa anggota legislatif untuk menentang kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh pimpinannya. Hal ini dinilai sebagai upaya untuk memperkuat posisinya dan memecah hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif.
“Kondisi ini tidak hanya mengganggu stabilitas internal dinas, tetapi juga menghambat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah,” tambah sumber tersebut.
Sampai berita ini diturunkan, pihak media telah berupaya meminta keterangan dari kepala dinas yang bersangkutan dan juga pimpinannya. Namun, keduanya belum memberikan tanggapan resmi terkait isu ini.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
