Selain itu, Fraksi Hanura–PKS menilai bahwa keterbatasan PAD yang hanya mampu membiayai 6,94 persen dari total belanja menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Untuk itu, fraksi ini meminta Pemda menyusun strategi jangka menengah guna mengurangi ketergantungan fiskal tersebut.
Dari sisi pembiayaan, rancangan APBD 2026 mencatat defisit sebesar Rp14,85 miliar, yang akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp5 miliar. Fraksi mengingatkan agar kebijakan pembiayaan tidak menambah beban utang jangka panjang, serta penyertaan modal ke sektor perbankan benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan nelayan.
Fraksi Hanura–PKS juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, serta mendorong kolaborasi dengan pihak swasta, BUMDes, dan koperasi desa dalam menggali potensi ekonomi lokal.
“Pemerintah daerah harus konsisten menempatkan program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan penyediaan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama,” tegas Wiwin Pajiu.
Sebagai penutup, Fraksi Hanura–PKS menyatakan menerima Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan pembahasan berikutnya antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
“Kami berharap masukan ini dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan lanjutan, sehingga APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat,” tutup Wiwin.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
