Scroll untuk membaca artikel sob
Pasang Iklan
DaerahKabupaten Gorontalo Utara

APGUM Geruduk DPRD Gorontalo Utara, Suarakan Delapan Tuntutan Rakyat

×

APGUM Geruduk DPRD Gorontalo Utara, Suarakan Delapan Tuntutan Rakyat

Sebarkan artikel ini
APGUM Geruduk DPRD Gorontalo Utara, Suarakan Delapan Tuntutan Rakyat. (Foto: GoTimes/Febri)
APGUM Geruduk DPRD Gorontalo Utara, Suarakan Delapan Tuntutan Rakyat. (Foto: GoTimes/Febri)

GoTimes.id, Utara – Suasana halaman Kantor Utara mendadak riuh, Puluhan yang tergabung Menggugat untuk Rakyat Utara tiba di gedung wakil rakyat itu. Senin (27-10).

Gerakan itu menamakan diri Aliansi Utara Menggugat (). Dengan pengeras suara di tangan, mereka meneriakkan delapan kepada pemerintah daerah dan . Bagi mereka, ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan panggilan nurani untuk menagih keadilan sosial dan arah pembangunan yang dinilai mulai kehilangan arah.

“Kami datang bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk menggugat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” kata Indra Rohandi Parinding, Koordinator , di depan gerbang .

Baca Juga  Fraksi Golkar DPRD Gorut Fasilitasi Pertemuan Warga Monas dengan Perumda Terkait Pemutusan Air

Indra memimpin langsung orasi di atas mobil komando. Suaranya menggelegar di tengah panas matahari, menuntut agar dan Bupati Gorontalo Utara membuka mata terhadap berbagai persoalan daerah yang, menurutnya, selama ini dibiarkan tanpa solusi.

Dalam surat yang mereka serahkan secara resmi, menyoroti delapan hal utama, antara lain:

  1. Revitalisasi sistem pasar dan parkir di seluruh pasar modern dan tradisional di Gorontalo Utara.
  2. Pengalokasian dana CSR untuk pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) dan penyusunan Perda Lokal.
  3. Penyelesaian dugaan Ganti Rugi (TGR) yang disinyalir belum dikembalikan oleh sejumlah OPD.
  4. Kebijakan bagi Indomaret dan Alfamart untuk menampung dan memasarkan produk lokal, serta penurunan biaya sewa bagi pedagang kecil.
  5. Pemberian peluang P3K paruh waktu bagi sopir ambulans di fasilitas kesehatan daerah.
  6. Review terhadap honor TAPD, stunting, inflasi, jamuan tamu, dan bencana.
  7. Optimalisasi kantin blok plan, agar setiap kegiatan OPD dapat memberdayakan pelaku usaha lokal.
  8. Evaluasi 100 hari kinerja Bupati Gorontalo Utara, yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga  Kepsek SD se-Sangihe Ikut Bimtek Penguatan Kepemimpinan

“Kami ingin DPRD menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya, bukan sekadar penonton dari kebijakan yang tidak adil,” ujar Indra di tengah orasi yang disambut teriakan dukungan peserta .

Baca Juga  Renungan Suci HUT RI ke-80, Wakapolda Gorontalo Hadiri Apel Bersama Forkopimda

Sekitar pukul 11.00 Wita, perwakilan APGUM diterima langsung oleh anggota Utara di halaman kantor. Indra bersama sejumlah perwakilan menyerahkan berkas tuntutan resmi yang memuat delapan poin tersebut.

**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :