Aliansi juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap BPJS Cabang Gorontalo, penempatan pegawai BPJS di setiap rumah sakit dan FKTP, pemulihan kerja sama dengan RSU Bioklinik, pembatalan addendum tarif kelas beberapa rumah sakit di Gorontalo, serta percepatan pengesahan Perda Kesejahteraan Tenaga Kesehatan.
Jenderal Lapangan aksi, Majid Mustaki, dalam orasinya menuding Kepala Cabang BPJS Gorontalo arogan dan tidak memahami kearifan lokal masyarakat.
“Kami tegaskan, Kepala Cabang BPJS Gorontalo harus segera diganti, Jika tuntutan ini tidak diindahkan, kami akan mengawal dengan segala cara, baik melalui aksi lanjutan maupun jalur hukum. Kami tidak ingin pelayanan publik di Gorontalo dikotori oleh arogansi pejabat yang tidak paham kearifan lokal,” tegas Majid.
Aliansi Mahasiswa Kesehatan dan Masyarakat Gorontalo memastikan akan terus mengawal perjuangan hingga seluruh tuntutan, baik di tingkat nasional maupun daerah, benar-benar dipenuhi.