Gotimes.id, Gorontalo – Seorang kepala dinas di salah satu instansi pemerintahan daerah yang ada di Gorontalo diduga mengabaikan perintah langsung dari pimpinannya demi memuluskan kerjasamanya dengan pihak tertentu. Kepala dinas tersebut bahkan dilaporkan berupaya membatalkan perintah tertulis dari pimpinan dengan mencari dukungan dari pihak legislatif.
Langkah kontroversial ini diduga dilakukan karena kepala dinas memiliki hubungan utang-piutang yang besar dengan pihak tertentu. Kerjasama tersebut dianggap sebagai upaya untuk membayar balik atau mengamankan posisi pribadinya, meskipun bertentangan dengan regulasi dan kepentingan publik.
“Dia lebih memprioritaskan kepentingan pihak tertentu yang jelas memiliki pengaruh besar terhadapnya, daripada menjalankan perintah pimpinan. Hal ini sangat memprihatinkan dan merusak integritas dinas,” ujar salah seorang pegawai yang mengetahui situasi tersebut.
Akibat tindakan kepala dinas ini, pelayanan di instansi terkait menjadi terhambat. Beberapa program penting yang seharusnya segera dilaksanakan tidak berjalan sesuai jadwal, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan merasa dirugikan.
Selain itu, kepala dinas ini juga dilaporkan aktif mencari dukungan dari beberapa anggota legislatif untuk menentang kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh pimpinannya. Hal ini dinilai sebagai upaya untuk memperkuat posisinya dan memecah hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif.
“Kondisi ini tidak hanya mengganggu stabilitas internal dinas, tetapi juga menghambat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah,” tambah sumber tersebut.
Sampai berita ini diturunkan, pihak media telah berupaya meminta keterangan dari kepala dinas yang bersangkutan dan juga pimpinannya. Namun, keduanya belum memberikan tanggapan resmi terkait isu ini.