Namun, Bahlil menemukan indikasi bahwa sebagian besar subsidi selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Berdasarkan data dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik berpotensi tidak sampai kepada penerima yang berhak. Jumlah ini setara dengan nilai sekitar Rp 100 triliun.
“Tentu ini jumlah yang sangat besar, dan tujuan subsidi adalah untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kita perlu memastikan agar dana subsidi ini sampai kepada warga negara yang berhak menerima,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Bahlil akan menggelar rapat perdana untuk membahas implementasi perubahan skema subsidi ini. Presiden Prabowo, lanjutnya, memberikan tenggat waktu dua minggu kepada pihaknya untuk menyelesaikan kajian dan menyiapkan langkah implementasi agar subsidi BBM dan listrik tepat sasaran.
“Dua minggu waktu yang diberikan Pak Presiden. Kami berharap langkah ini dapat membantu agar subsidi benar-benar dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ekonomi lemah,” tutup Bahlil.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
