Persyaratan administratif bukan hal ringan. Harus ada ibukota provinsi, perangkat birokrasi baru, hingga kesiapan fiskal. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dan ketergantungan tinggi pada dana pusat, pemekaran justru bisa menciptakan beban baru alih-alih solusi.
Risiko lain adalah politisasi pemekaran. Seperti yang kerap terjadi di wilayah lain, pemekaran bisa jadi hanya menguntungkan elite lokal, simbolik di permukaan, tapi tak menyentuh persoalan mendasar rakyat kecil.
Tetap Bersama Jawa Timur, Tapi dengan Syarat
Bagi kalangan kontra, Madura tak perlu menjadi provinsi baru untuk maju. Yang dibutuhkan adalah komitmen serius dari Pemprov Jawa Timur untuk mendorong pembangunan yang adil dan inklusif.
Beberapa opsi kompromi bisa dipertimbangkan: pemberian otonomi khusus, afirmasi anggaran pembangunan, atau pembentukan Badan Otorita Kawasan Madura. Dengan tetap berada dalam kerangka Jawa Timur, Madura bisa menjaga sinergi regional sambil memperkuat perannya sebagai kawasan prioritas pembangunan.
Madura Harus Menjadi Tuan di Negeri Sendiri
Madura memang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada semangat untuk bangkit dan berdikari. Di sisi lain, ada keharusan berpikir rasional dan bertanya: apakah itu benar-benar jalan terbaik?
Pemekaran bukan satu-satunya jawaban. Yang lebih penting adalah keadilan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta keberanian politik untuk memperjuangkan kepentingan Madura, baik sebagai bagian dari Jawa Timur, maupun sebagai provinsi sendiri.
Apapun jalannya, satu hal yang pasti:
Madura harus menjadi tuan di negerinya sendiri.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
