Fraksi juga meminta agar alokasi belanja modal diperluas, khususnya untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diminta menerapkan penganggaran berbasis kinerja agar setiap rupiah anggaran membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Terkait pembiayaan daerah, Fraksi Golkar memahami adanya potensi defisit anggaran dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebagai sumber pembiayaan. Namun, Fraksi menegaskan agar pengelolaan pembiayaan dilakukan dengan hati-hati dan produktif.
“Penyertaan modal daerah harus diarahkan pada sektor strategis yang memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, bukan semata administratif,” ujar Rina menambahkan.
Selain itu, Fraksi Golkar menekankan agar arah pembangunan daerah tahun 2026 yang bertema ‘Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Inovatif’ benar-benar diwujudkan secara merata dan berkeadilan.
Beberapa rekomendasi Fraksi Golkar antara lain: pemerataan pembangunan antar kecamatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi berbasis digital, serta perlindungan lingkungan hidup dan ketahanan pangan.
Dalam fungsi pengawasannya, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dan memperkuat pengawasan terhadap program hibah dan bantuan sosial agar tepat sasaran.
Setelah menyampaikan berbagai pandangan dan rekomendasi, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan tata tertib DPRD.
“Semoga semangat kemitraan yang konstruktif antara DPRD dan Pemerintah Daerah terus terjaga demi terwujudnya pemerintahan yang bercahaya untuk masyarakat Gorontalo Utara,” tutup Rina Polapa.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
