Meski ruang fiskal terbatas, Fraksi NasDem tetap mendorong agar program-program prioritas daerah seperti BPJS menuju Universal Health Coverage (UHC) dan Program Dana Duka tetap dilanjutkan. Partai tersebut juga meminta agar pemerintah tetap mengalokasikan Rp100 juta untuk setiap desa, sebagai bentuk komitmen terhadap visi-misi Bupati dan upaya membantu desa menghadapi berkurangnya dana transfer pusat.
Dalam kesempatan itu, Mikdad Yeser juga menyinggung isu dugaan suap atau pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Gorontalo Utara. Ia mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan internal dan meminta aparat penegak hukum segera menginvestigasi dugaan praktik tersebut.
“Banyaknya pernyataan publik dan laporan dari berbagai pihak sudah cukup menjadi alasan aparat penegak hukum untuk turun tangan,” tegas Mikdad.
Fraksi NasDem juga meminta agar proses mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi, tanpa praktik suap maupun pungli.
Sebelum menutup pandangannya, Mikdad menegaskan bahwa pembahasan APBD 2026 oleh TAPD dan Badan Anggaran DPRD harus didahului dengan rasionalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah agar sesuai dengan kapasitas fiskal daerah serta kesepakatan KUA-PPAS yang telah disetujui bersama.
“Program yang dirasionalisasi harus mengedepankan skala prioritas dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
