Scroll untuk membaca artikel sob
Pasang Iklan
LegislatifKabupaten Gorontalo Utara

Fraksi Hanura-PKS Beri Catatan Kritis atas Dokumen KUA-PPAS Perubahan 2025

×

Fraksi Hanura-PKS Beri Catatan Kritis atas Dokumen KUA-PPAS Perubahan 2025

Sebarkan artikel ini
Juru bicara fraksi Hanura-PKS DPRD Gorontalo Utara, Fitri Yusup Huasin. (Foto: GoTimes/Febri)
Juru bicara fraksi Hanura-PKS DPRD Gorontalo Utara, Fitri Yusup Huasin. (Foto: GoTimes/Febri)

Perhatian serius juga diberikan pada lonjakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang dinilai tidak proporsional. Kesbangpol meningkat dari Rp4,9 miliar menjadi Rp13,29 miliar, atau naik sekitar 200 persen dibandingkan induk. Fraksi meminta penjelasan terbuka dan mendorong dilakukan audit atas kenaikan signifikan tersebut.

Dalam aspek daerah, Fraksi Hanura- melihat lambatnya anggaran sebagai persoalan yang perlu dibenahi. Hingga pertengahan tahun, baru mencapai Rp300,78 miliar dari total anggaran Rp711,35 miliar, atau sekitar 42 persen. Fitri menyebut pola penyerapan seperti ini berisiko menyebabkan pelaksanaan program dilakukan terburu-buru di akhir tahun.

Baca Juga  DPRD Gorut Sesalkan BKPP Tak Hadir dalam Konsultasi Rekrutmen PPPK

Selain itu, terdapat perbedaan besar antara estimasi awal dan hasil audit terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (). Dari perkiraan Rp18,93 miliar, hasil audit BPK hanya menunjukkan Rp9,89 miliar. “Mengapa bisa terjadi selisih hampir 50 persen? Ini menunjukkan perlunya pembenahan dalam metode perhitungan anggaran kita,” tegasnya.

Baca Juga  Fitri Yusup Husain: Pastikan Tenaga Kerja Lokal Terserap di Kawasan Anggrek

Meski demikian, Fraksi Hanura- menyatakan dapat menerima dokumen PPAS Perubahan 2025 dengan beberapa rekomendasi, yaitu:

  1. Memberikan prioritas kepada dan ;
  2. Melakukan recofusing terhadap program yang tidak mendesak dan mengalihkannya ke program yang berdampak langsung bagi ;
  3. Membentuk Satgas PAD yang bekerja cepat, tepat, dan tuntas;
  4. Melakukan audit terhadap kenaikan anggaran Kesbangpol;
  5. Menyempurnakan metodologi proyeksi dengan data riil;
  6. Menerapkan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi lambatnya penyerapan anggaran.
Baca Juga  Gelar Bazar Ramadan, PT AGIT Salurkan Ribuan Paket Sembako untuk Warga Gorontalo Utara

“Fraksi Hanura- berharap perubahan APBD 2025 diarahkan pada penguatan kualitas data, peningkatan efektivitas , dan penajaman prioritas kepada rakyat,” tutup Fitri Yusup Husain.

Fraksi juga menyatakan kesiapannya untuk kembali terlibat aktif dalam pembahasan KUA-PPAS bersama daerah secara konstruktif dan terbuka.

**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :