Gotimes.id, Gorontalo Utara – Komisi I DPRD Gorontalo Utara menyesalkan absennya perwakilan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) dalam konsultasi dengan pemerintah pusat terkait permasalahan rekrutmen tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sekretaris Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Hendra Nurdin, menyayangkan sikap BKPP yang dinilai kurang serius dalam menindaklanjuti persoalan ini. Padahal, pihaknya telah mengagendakan dan memberitahukan rencana konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Seharusnya BKPP lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan ini, bukan justru tidak hadir dalam konsultasi penting seperti ini,” ujar Hendra saat dihubungi via telepon, Kamis (16/1/2025).
Hendra menjelaskan, dalam kunjungan kerja tersebut, pihaknya mendapatkan berbagai informasi penting terkait regulasi rekrutmen PPPK. Namun, absennya BKPP membuat koordinasi semakin sulit dan berpotensi memperlambat penyelesaian masalah.
“Kami sudah mendapatkan berbagai masukan dari BKN, tetapi sayangnya BKPP tidak ikut serta. Padahal, ini menyangkut kebijakan yang harus mereka tindak lanjuti,” tambahnya.
Hendra menegaskan bahwa hasil konsultasi Komisi I akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi. Selain itu, pihaknya juga akan melanjutkan konsultasi dengan Kementerian PANRB pada Jumat (17/1/2025) untuk membahas lebih lanjut permasalahan rekrutmen PPPK di Gorontalo Utara.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
