“Kalau perlu kita cari sumber anggaran dari luar APBD, agar hak-hak dari para guru, ASN, dan program masyarakat tidak tersentuh akibat dampak dari PSU ini,” tegasnya.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gorut, Lukum Diko bahkan mengusulkan agar anggaran perjalanan dinas anggota DPRD dipotong untuk membantu pembiayaan PSU.
“Saya rasa semua anggota DPRD akan sepakat, asalkan hak-hak ASN seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan program untuk masyarakat jangan disentuh,” tandasnya.
DPRD Gorut berharap kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan PSU tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan tidak mengganggu keberlangsungan program-program pembangunan daerah.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
