Thamrin menegaskan perlunya peningkatan kualitas penyusunan Propemperda, terutama setelah adanya pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 100.2.1.6/548/OTDA tertanggal 1 Oktober 2025.
“Penyusunan Propemperda harus memperhatikan analisis kebutuhan perda, urgensi, rasionalitas jumlah perda, serta kemampuan penyelesaiannya di tahun berjalan,” jelasnya.
Baca Juga Kadisdik Gorontalo Utara Sayangkan Sikap Kepala Sekolah dalam Kasus Dugaan Pemukulan Siswa
Menutup laporannya dalam Rapat Paripurna ke-34 tersebut, Bapemperda berharap DPRD dan Pemerintah Daerah dapat bersepakat untuk menetapkan Propemperda Tahun 2026 melalui Keputusan DPRD.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
