Kritik juga diarahkan pada program bantuan jambanisasi dari Dinas Kesehatan pada tahun 2024 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atas nama keluarga Hamenda-Dame. Bantuan yang diberikan hanya berupa empat sak semen dan empat dus keramik, sementara dalam APBK disebutkan anggaran lebih besar.
Tidak hanya itu, pada tahun 2023 warga juga mencatat adanya program bantuan kolam ikan air tawar yang tidak dilaksanakan. Sedangkan pada 2024, pembangunan jalan rabat beton sepanjang 400 meter di Lindongan 3 dan 4 diduga tidak sesuai dengan hasil musyawarah kampung.
“Masih banyak hal lainnya, termasuk soal transparansi APBK dan dugaan diskriminasi kepada warga yang dianggap tidak sejalan,” tegas warga.
Terkait berbagai keluhan tersebut, beberapa wartawan telah berupaya meminta klarifikasi dari Kapitalaung TT. Awalnya, TT menyatakan kesediaannya untuk bertemu, namun pertemuan yang dijanjikan beberapa kali batal. Terakhir, TT menjanjikan pertemuan pada Minggu, 20 Juli 2025, namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan penjelasan resmi.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
