GoTimes.id, Gorontalo Utara — Setelah menyerahkan 63 dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa yang diduga bermasalah ke Polres Gorontalo Utara, pemerhati desa Arsad Tuna kembali mengangkat persoalan lebih luas terkait tata kelola Dana Desa di daerah itu. Jumat (12-12).
Menurut Arsad, kasus dugaan ketiadaan SPJ pada salah satu kegiatan perjalanan dinas tahun 2017 hanyalah satu contoh dari lemahnya penatausahaan administrasi di tingkat desa.
“Dari kasus ini saya menduga bahwa pengelolaan Dana Desa hingga saat ini belum terlalu optimal, terutama di bidang penatausahaan administrasi dan azas manfaat bagi warga masyarakat pasca pelaksanaan program, apalagi kalau di bidang fisik,” jelas Arsad.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
