Gotimes.id, Gorontalo Utara – Peluang emas untuk melakukan perubahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dibuka oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun ini justru menghadapi kendala besar di Kabupaten Gorontalo Utara. Tidak adanya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah menjadi batu sandungan utama dalam proses pengusulan WPR. Sabtu (15-2).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gorontalo Utara, Tamrin Sirajudin, mengungkapkan bahwa perubahan WPR merupakan kesempatan langka. Biasanya, Menteri ESDM hanya meminta usulan setiap lima tahun sekali, tetapi tahun 2025 ini, pemerintah pusat membuka peluang bagi seluruh provinsi untuk mengajukan perubahan.
“Ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan. Pemerintah provinsi melalui Dinas ESDM meminta masukan dari kabupaten/kota untuk mengusulkan WPR. Namun, proses ini bukan sekadar mengusulkan saja, melainkan membutuhkan pekerjaan teknis yang memerlukan anggaran, tenaga, dan pikiran,” ujar Tamrin melalui sambungan telepon.
Tamrin menjelaskan bahwa salah satu proses penting dalam pengusulan WPR adalah pemetaan wilayah atau pemetaan eksisting. Proses ini memerlukan tracking minimal 14 hari, yang tentu saja membutuhkan biaya. Sayangnya, hingga saat ini, tidak ada anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk mendukung pekerjaan teknis ini.
“Dinas-dinas terkait seperti DLH maupun PUPR seharusnya melakukan pemetaan dan pembuatan SHP (shapefile) sebagai bagian dari dokumen pengusulan WPR. Namun, tanpa anggaran, pekerjaan ini akan sulit terealisasi,” tambahnya.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
