“UMKM harus diberi ruang. Kegiatan seperti ini tentu menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Di sisi lain, ia memberikan perhatian khusus kepada Dinas Sosial agar memanfaatkan momentum Motabi Kambungu untuk menyosialisasikan mekanisme pengusulan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, data tersebut sangat krusial karena menjadi dasar pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial.
“Banyak warga yang mengeluh karena tidak terakomodir dalam data, padahal secara ekonomi mereka jauh dari kata sejahtera. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Windra juga meminta Dinas Sosial agar transparan menyampaikan data masyarakat Gorontalo Utara yang tidak lagi diakomodir sebagai penerima bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) layanan kesehatan.
“Jangan sampai masyarakat tidak tahu kenapa mereka tidak lagi terdaftar sebagai penerima PBI. Sosialisasi dan keterbukaan informasi sangat penting,” pungkasnya.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
