“Tapi kenyataannya, Bulog nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Pemprov seharusnya sejak lama mendorong revitalisasi Bulog, bahkan jika perlu menggunakan APBD agar Bulog bisa menyanggah harga jagung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Umar Karim menyoroti anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak kepada petani jagung.
“Selama ini Pemprov dan DPRD terlalu banyak bicara soal kemiskinan, tetapi tidak konkret dalam solusi. Coba lihat APBD kita, anggaran untuk pengadaan komputer saja pernah hampir Rp15 miliar setahun. Berapa miliar yang dialokasikan untuk menyanggah harga jagung? Nol besar,” sindirnya.
Ia juga menilai bahwa bantuan benih yang diberikan pemerintah tidak banyak manfaatnya jika harga jual jagung tetap rendah. Akibatnya, mayoritas petani jagung terus terjebak dalam kemiskinan.
Umar Karim mendesak agar permasalahan ini segera ditangani oleh Pemprov. Ia meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih dalam Pilkada mendatang segera fokus menaikkan harga jagung begitu mereka mulai bertugas.
“Setelah dilantik, tidak usah buat pesta syukuran. Wujudkan rasa syukur dengan kerja nyata. Tidak perlu euforia, tidak usah selfie-selfie, segera move on dan naikkan harga jagung,” tegasnya.
Ia juga menantang Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membuktikan janji kampanye mereka dalam menyejahterakan petani.
“Jika mereka mahir dan telaten, saya yakin tak sampai sebulan harga jagung bisa sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Nanti kita lihat apakah mereka mampu,” pungkasnya.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
