Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah mengambil langkah strategis dengan mengurangi anggaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Meskipun begitu, meskipun sudah dilakukan pengurangan, belanja pegawai masih berada di angka 38,37%, yang artinya masih jauh dari batas yang ditetapkan oleh undang-undang.
Sekda Suleman menambahkan bahwa dana untuk PPPK tahun 2025 diperkirakan hanya tersedia sekitar Rp 6,3 miliar, sementara untuk tahun 2024, anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji PPPK yang sudah direkrut sebanyak 1.383 orang mencapai Rp 68 miliar.
Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dapat membuka seleksi secara luas, mengingat potensi dampaknya terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Kami sangat selektif dalam membuka formasi, karena kami tidak ingin setelah direkrut dan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), ternyata pemerintah daerah tidak mampu menggaji mereka,” lanjutnya.
Sekda Suleman juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari perekrutan PPPK adalah untuk mengurangi angka pengangguran di Gorontalo Utara yang masih cukup tinggi, meskipun dihadapkan dengan keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah berharap agar melalui jalur ini, dapat memberikan kesempatan kerja bagi putra-putri terbaik daerah, sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Dalam konferensi pers ini, Sekda Suleman didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Irwan Usman, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Dahlan Wante, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sefry Bobihoe. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen untuk menuntaskan pengangkatan tenaga non-ASN dengan penuh kehati-hatian, sembari menunggu kebijakan baru dari pusat yang dapat membantu menyelesaikan persoalan penganggaran dan penggajian.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
