Gotimes.id – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jurnalis Saiber (PJS), Yosh Pamungkas, mengungkapkan keprihatinannya terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang tidak menganggarkan biaya kerja sama dengan media pada tahun 2024 dan 2025.
Dalam pernyataan, Yosh menegaskan bahwa keputusan tersebut dapat berdampak negatif bagi hubungan antara pemerintah daerah dan media, yang selama ini menjadi mitra penting dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat, media memiliki peran yang sangat vital. Sayangnya, tahun ini dan tahun depan, tidak ada anggaran untuk kerja sama media yang telah menjadi jembatan informasi pemerintah kepada masyarakat,” ungkap Yosh dengan tegas. Rabu (18-12).
Dia menambahkan bahwa ketidakhadiran anggaran ini bisa membuat media kesulitan dalam menjalankan peran mereka secara optimal, terutama dalam mengedukasi dan menyebarkan informasi penting terkait program-program pemerintah.
“Kami mengingatkan bahwa media yang independen dan berintegritas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan,” jelas Yosh.
Yosh meminta agar pemerintah daerah meninjau kembali kebijakan penganggaran ini.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memahami bahwa media adalah mitra strategis dalam pembangunan daerah. Tanpa dukungan terhadap media, akan sulit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang selama ini diupayakan,” tegasnya.
Bagaimana pun, peran media tidak bisa dipandang sebelah mata dalam upaya mempercepat pembangunan daerah, dan pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah bijak dalam hal penganggaran untuk kemajuan bersama.
“Kami menunggu langkah lanjutan dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Akankah mereka mendengarkan suara para pekerja media, atau justru tetap bersikukuh dengan kebijakan yang kontroversial ini,” pungkasnya.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
