Scroll untuk membaca artikel sob
BeritaNasional

Pensiunan PNS Siap-Siap, Gaji ke-13 Cair Juni 2025

×

Pensiunan PNS Siap-Siap, Gaji ke-13 Cair Juni 2025

Sebarkan artikel ini
Pensiunan PNS Siap-Siap, Gaji ke-13 Cair Juni 2025. (Foto: Gotimes)
Pensiunan PNS Siap-Siap, Gaji ke-13 Cair Juni 2025. (Foto: Gotimes)

Gotimes.id, Gorontalo — Pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dilakukan pada Juni 2025. Kebijakan ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para pensiunan dan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. Minggu (4-5).

“Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu pada bulan Juni 2025,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/3/2025), dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB.

Baca Juga  PPN 12 Persen Berlaku untuk Barang Mewah Mulai 2025

Gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Untuk pensiunan, besaran gaji ke-13 setara dengan uang pensiun bulanan yang diterima.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024, besaran gaji ke-13 bagi pensiunan PNS bervariasi tergantung golongan terakhir saat aktif bekerja. Berikut estimasi besarannya:

  • Golongan I: Rp 1.748.096 – Rp 2.256.688
  • Golongan II: Rp 1.748.096 – Rp 3.208.800
  • Golongan III: Rp 1.748.096 – Rp 4.029.536
  • Golongan IV: Rp 1.748.096 – Rp 4.957.008
Baca Juga  Aktivis Minta Kemenag Gorontalo Seriusi Tukin P3K

Meskipun gaji ke-13 diberikan secara luas, terdapat beberapa kategori yang tidak berhak menerimanya. Mereka di antaranya adalah PNS, TNI, atau Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara serta mereka yang ditugaskan di luar instansi pemerintah dengan gaji dibayarkan oleh instansi penugasan.

Baca Juga  Jessica Wongso Tolak Ahli Jaksa di Sidang PK

Gaji ke-13 ini tidak dikenakan potongan iuran ataupun potongan lainnya, namun tetap dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menjadi stimulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :