Pengadaan Obat di RSTN Boalemo Tidak Sesuai Aturan

Gotimes.id, Boalemo – Pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Boalemo ditemukan tidak sesuai ketentuan. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo Tahun 2023.

Dalam LHP tersebut dijelaskan bahwa anggaran untuk pengadaan obat dan BMHP di RSTN pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 1.668.487.296,12. Namun, pemeriksaan terhadap pengelolaan persediaan menunjukkan bahwa sebagian besar obat dan BMHP yang diadakan tidak memenuhi ketentuan batas kedaluwarsa.

Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/238/2017 tanggal 8 Juni 2017, yang mengharuskan obat dan perbekalan kesehatan memiliki batas kedaluwarsa minimal dua tahun atau 12 bulan saat diterima.

Temuan BPK

BPK menemukan bahwa RSTN membeli obat dan BMHP yang berpotensi kadaluarsa dalam waktu kurang dari dua tahun sejak diterima. Bahkan, sisa persediaan hingga 30 April 2024 senilai Rp 87.939.443,37 diketahui memiliki masa kedaluwarsa kurang dari 24 bulan.

Menurut BPK, Instalasi Farmasi RSTN menetapkan batas minimal kadaluarsa 12 bulan dari tanggal penerimaan, dengan mempertimbangkan jenis obat (termasuk fast-moving), waktu pengiriman, dan kesanggupan penyedia yang sering kali tidak mampu memproduksi obat dengan masa kedaluwarsa lebih panjang akibat kekurangan bahan baku.

Klarifikasi Direktur RSTN

Direktur RSTN, dr. Rahmawati Dai, membenarkan adanya pembelian obat yang tidak sesuai ketentuan. Ia menjelaskan, beberapa obat dibeli dalam kondisi mendesak, termasuk obat dengan masa kedaluwarsa hanya enam bulan.

“Pembelian ini terpaksa dilakukan karena sifatnya urgent, dan distributor tidak memiliki stok lain selain yang mendekati masa kedaluwarsa. Namun, obat tersebut habis terpakai sebelum masa kedaluwarsa berakhir, bahkan dalam waktu kurang dari satu bulan,” ujar dr. Rahmawati melalui pesan WhatsApp, Minggu (17-11).

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa obat dengan masa kedaluwarsa 12–18 bulan juga dibeli secara bertahap untuk kebutuhan pemakaian selama tiga bulan.

“Obat-obat tersebut habis digunakan dalam waktu sekitar satu tahun, dan pembelian dilakukan sedikit demi sedikit,” tambahnya.

BPK telah memberikan peringatan kepada RSTN agar ke depan tidak lagi membeli obat dengan masa kedaluwarsa yang terlalu pendek.