Gotimes.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo mengadakan sosialisasi terkait penandaan/tagging belanja per sumber dana dan Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 471/29/XI/2024 tentang pembentukan tim teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sosialisasi ini berlangsung di Aula Inspektorat Provinsi Gorontalo pada Jumat, (6-12).
Sosialisasi bertujuan untuk memastikan alokasi belanja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih efektif dan tepat sasaran, mendukung program-program prioritas daerah seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, serta peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan. Diharapkan, kegiatan ini dapat menciptakan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan mendukung pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.
“Kita ingin mengidentifikasi sumber-sumber dana akan teralokasikan ke program atau kegiatan apa, itu penting sekali supaya kontribusi dari sumber dana itu akan mengintervensi berbagai program strategis Provinsi Gorontalo seperti kemiskinan, stunting, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain,” ungkap Sekda Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim.
Sofian mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal daerah saat ini menduduki posisi lima terendah setelah Sulawesi Barat. Ia menekankan pentingnya inovasi dari setiap OPD agar alokasi belanja dapat digunakan secara efektif. Meskipun demikian, Sofian menyampaikan perkembangan positif dalam penurunan angka kemiskinan yang sebelumnya berada di lima besar, kini telah menempati peringkat sembilan.
Lebih lanjut, Sofian mengajak OPD untuk memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna memaksimalkan proses tagging belanja, yang akan memudahkan identifikasi alokasi sumber dana seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan adanya aplikasi ini, Pemprov Gorontalo berharap dapat memantau sejauh mana dana yang dialokasikan dapat mendukung program-program strategis dalam APBD, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan efisien.
“Kami berharap 2025, OPD aktif melakukan tagging ini di setiap postur anggaran masing-masing dan akan membangun postur yang lebih bagus untuk APBD 2025,” ujar Sofian.
Sofian juga menekankan pentingnya integrasi program dari berbagai OPD, tidak hanya OPD teknis, tetapi juga OPD penunjang lainnya, agar program bisa berjalan lebih cepat dan lebih efektif.
Sosialisasi ini diinisiasi oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dan dihadiri oleh pimpinan OPD, pejabat fungsional, administrator, serta pelaksana perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemprov Gorontalo. Pemateri dalam sosialisasi ini adalah Inspektur Provinsi Gorontalo Misranda Nalole dan Plt. Kepala Bappeda.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
