Langkah koordinasi ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum dan perlindungan hutan Indonesia. Menurut Raja Juli Antoni, penegakan hukum yang tegas dan terintegrasi diharapkan dapat menekan praktik-praktik ilegal yang merugikan ekosistem dan masyarakat luas.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kehutanan juga mengungkapkan bahwa BPKP tengah melakukan perhitungan data sebagai langkah awal untuk pembentukan satuan tugas (satgas) khusus, termasuk di sektor sawit. Satgas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
