Windra juga mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat agar tidak memberikan ruang sedikit pun kepada pelaku kekerasan seksual, apalagi jika dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan.
“Jangan biarkan ada pembiaran. Jika pelakunya pejabat, kepala desa, atau siapa pun, harus diproses hukum, tanpa kompromi. Kita tidak butuh pemimpin yang mencederai masa depan anak-anak,” katanya.
Melalui kegiatan ini, Windra menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat bukan hanya dalam kapasitas sebagai legislator, tetapi juga sebagai pelindung moral dan sosial masyarakat.
“Saya akan terus menjadikan isu perlindungan anak perempuan sebagai prioritas perjuangannya di DPRD,” pungkasnya.