Gotimes.id – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Jerri Kiswanto, tidak tinggal diam terkait dengan belum terbayarnya hak-hak anggota DPRD, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta selisih kenaikan gaji 8 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu. Ia mendesak Penjabat Bupati Sila Botutihe untuk segera mengambil tindakan dan melunasi hak-hak tersebut tanpa alasan lebih lanjut.
Jerri, yang berasal dari Fraksi NasDem, dengan tegas menyatakan bahwa Penjabat Bupati harus bertanggung jawab penuh atas keterlambatan pembayaran tersebut. Ia mengingatkan bahwa Pj Bupati Sila Botutihe tidak bisa terus mengabaikan kewajibannya hanya karena merasa tidak ada kepentingan politik. Menurutnya, fokus utama seorang penjabat bupati adalah menyelesaikan masalah daerah, bukan sekadar melakukan aktivitas di luar kantor yang tidak ada kaitannya dengan tanggung jawabnya.
“Pj Bupati jangan hanya diam, seolah tidak ada masalah besar yang harus diselesaikan. Hak kami yang sudah jelas dan tertuang dalam anggaran harus segera dipenuhi! Jangan biarkan kami terkatung-katung, sementara masalah ini berlarut-larut tanpa ada penyelesaian!” tegas Jerri. Selasa (17-12).
Jerri mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran hak-hak ini menunjukkan masalah serius dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini berpotensi merusak citra pemerintah daerah dan mengganggu kestabilan hubungan antara pemerintah dan anggota DPRD serta ASN.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
