DaerahKabupaten Gorontalo Utara

Gorut Dalam Masalah, Pj Bupati Jangan Hanya Diam

×

Gorut Dalam Masalah, Pj Bupati Jangan Hanya Diam

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Jerri Kiswanto. (Foto: Dok. Pribadi)
Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Jerri Kiswanto. (Foto: Dok. Pribadi)

Gotimes.id – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Jerri Kiswanto, tidak tinggal diam terkait dengan belum terbayarnya hak-hak anggota DPRD, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta selisih kenaikan gaji 8 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu. Ia mendesak Penjabat Bupati Sila Botutihe untuk segera mengambil tindakan dan melunasi hak-hak tersebut tanpa alasan lebih lanjut.

Jerri, yang berasal dari Fraksi NasDem, dengan tegas menyatakan bahwa Penjabat Bupati harus bertanggung jawab penuh atas keterlambatan pembayaran tersebut. Ia mengingatkan bahwa Pj Bupati Sila Botutihe tidak bisa terus mengabaikan kewajibannya hanya karena merasa tidak ada kepentingan politik. Menurutnya, fokus utama seorang penjabat bupati adalah menyelesaikan masalah daerah, bukan sekadar melakukan aktivitas di luar kantor yang tidak ada kaitannya dengan tanggung jawabnya.

Baca Juga  Oknum Kades Diduga Tipu Warga Gorontalo dengan Janji Lulus PPPK

“Pj Bupati jangan hanya diam, seolah tidak ada masalah besar yang harus diselesaikan. Hak kami yang sudah jelas dan tertuang dalam anggaran harus segera dipenuhi! Jangan biarkan kami terkatung-katung, sementara masalah ini berlarut-larut tanpa ada penyelesaian!” tegas Jerri. Selasa (17-12).

Baca Juga  Jadwal Pelayanan Dokter RSUD dr. Zainal Umar Sidiki untuk Kamis, 20 Maret 2025

Jerri mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran hak-hak ini menunjukkan masalah serius dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini berpotensi merusak citra pemerintah daerah dan mengganggu kestabilan hubungan antara pemerintah dan anggota DPRD serta ASN.

“Tanggung jawab Pj Bupati sangat jelas, yaitu memastikan hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam pemerintahan, baik ASN maupun anggota DPRD, dipenuhi dengan tepat waktu. Jangan jadikan kami sebagai pihak yang terus menerus menuntut hak-hak yang seharusnya sudah dibayarkan!” ujar Jerri dengan nada menuntut.

Baca Juga  Pemprov Gorontalo Bahas Kenaikan UMP 2025

Jerri juga memperingatkan bahwa jika masalah ini terus dibiarkan, akan ada dampak serius terhadap kinerja pemerintahan, yang dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan anggota DPRD dan ASN, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah.

“Masalah ini bukan lagi tentang politis atau bukan, ini tentang tanggung jawab. Pj Bupati harus segera bertindak!” tegasnya lagi.

**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :