GoTimes.id, Gorontalo Utara — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal ini disampaikan oleh Hj. Rina Polapa, S.I.P., selaku Sekretaris Fraksi Partai Golkar, dalam Rapat Paripurna DPRD ke-31 yang digelar pada Senin (20/10/2025) di ruang sidang utama DPRD Gorontalo Utara.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menyoroti bahwa struktur pendapatan daerah tahun 2026 masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai sekitar 6,8 persen dari total penerimaan daerah.
“Kondisi ini menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah dan lemahnya kebijakan intensifikasi serta ekstensifikasi pendapatan,” ujar Rina Polapa di hadapan peserta rapat paripurna.
Fraksi Golkar menilai, pemerintah daerah perlu menggali potensi PAD secara maksimal melalui inovasi kebijakan, digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, serta penertiban aset daerah. Selain itu, pemerintah juga didorong untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperkuat sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis inovasi.
Dari sisi belanja, Fraksi Golkar mencermati total belanja daerah tahun 2026 mencapai Rp694,1 miliar, dengan porsi terbesar berada pada belanja operasi sebesar Rp499,5 miliar, khususnya belanja pegawai yang mencapai Rp345,2 miliar atau sekitar 49,74 persen dari total belanja daerah.
Menurut Fraksi Golkar, komposisi belanja tersebut membuat ruang fiskal untuk pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi terbatas.
“Efisiensi dan rasionalisasi belanja rutin harus menjadi perhatian utama agar porsi belanja publik dapat ditingkatkan,” tegas Rina Polapa.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
