Yang membuat DPRD semakin nyaring bersuara adalah kontribusi nyata dari ASN sebagai debitur. Pinjaman pegawai negeri sipil menjadi salah satu sumber utama likuiditas BSG di Gorontalo Utara. Tanpa NPL alias kredit macet, daerah sejatinya telah menjadi nasabah teladan.
“Tapi tidak dihitung sebagai kekuatan tawar. Itu yang kami sayangkan,” kata Windra.
Ia juga mengungkit peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari BSG. Menurutnya, dengan besarnya dana yang berputar, kontribusi CSR seharusnya jauh lebih terasa di tingkat lokal.
“Kami harapkan tahun 2026 menjadi tonggak peningkatan CSR, bukan hanya seremonial kecil-kecilan,” tegasnya.
Kini, DPRD bersiap meninjau ulang seluruh bentuk kemitraan dengan BSG. Tujuannya satu: menjamin bahwa setiap rupiah yang disimpan, disetor, atau dipinjamkan, memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Gorontalo Utara.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
