GoTimes.id, Kota Gorontalo – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kesehatan dan Masyarakat Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Senin (9/9).
Aksi yang mereka sebut sebagai “Tuntutan Rakyat Gorontalo 9 + 9” itu menyoroti persoalan pelayanan kesehatan sekaligus mendesak adanya perubahan mendasar.
Dalam tuntutan nasional, massa mendesak penghentian diskriminasi pelayanan dan peningkatan mutu layanan kesehatan. Mereka menolak arogansi BPJS terhadap peserta maupun fasilitas kesehatan, serta menuntut pencabutan kebijakan pengecualian 21 penyakit dan pembatasan layanan IGD. Sistem rujukan yang dinilai berbelit juga diminta dihapus.
Aliansi turut menuntut penghapusan denda administratif bagi peserta kurang mampu, penetapan tarif KRIS yang adil, serta subsidi penuh bagi fakir miskin. Transparansi pengelolaan dana iuran menjadi sorotan, termasuk desakan agar BPJS membuka laporan secara berkala. Gaji Direksi dan Dewan Pengawas BPJS yang dianggap tidak pro rakyat juga diminta diturunkan.
Pada level daerah, massa menegaskan pencopotan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo sebagai tuntutan utama. Mereka menilai pimpinan BPJS setempat arogan dan tidak berpihak kepada masyarakat. Selain itu, massa meminta penyelesaian klaim rumah sakit dilakukan secara cepat dan transparan, perlindungan tenaga kesehatan dari dampak kebijakan BPJS, serta menghadirkan layanan FKTP 24 jam.