GoTimes.id, Gorontalo Utara — Fraksi Hanura–PKS DPRD Gorontalo Utara menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat pembahasan bersama pemerintah daerah. Selasa (6-8).
Melalui juru bicaranya, Fitri Yusup Husain, fraksi menegaskan bahwa pembahasan PPAS bukan sekadar rutinitas teknis, melainkan menyangkut arah pembangunan daerah ke depan. Ia menyatakan bahwa kebijakan anggaran harus menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Salah satu perhatian utama Fraksi Hanura–PKS adalah penurunan drastis pendapatan transfer daerah. Fitri mengungkapkan, pendapatan dari pemerintah pusat berkurang sebesar Rp95,4 miliar, sehingga total penurunan pendapatan transfer mencapai Rp91,84 miliar. Fraksi mempertanyakan strategi konkret pemerintah daerah dalam menutup kekurangan ini tanpa membebani sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Selain itu, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dinilai belum menggembirakan. Hingga semester I 2025, realisasi PAD baru menyentuh Rp8,48 miliar atau 15,55 persen dari target Rp48,32 miliar. Sementara pendapatan dari kategori lain-lain baru mencapai 3,53 persen.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang sebenarnya menghambat optimalisasi pemungutan pendapatan daerah?” ujar Fitri.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti saluran WhatsApp di :
