Gotimes.id, Kepulauan Sangihe — Warga Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai mengeluhkan sulitnya memperoleh beras pemerintah atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menanggapi hal tersebut, Kepala BULOG Sangihe, Khristian Prasetia, menegaskan bahwa keterbatasan distribusi bukan disebabkan oleh kelalaian pihaknya.
Menurut Khristian, masyarakat perlu memahami bahwa beras SPHP merupakan program pemerintah pusat yang pengaturan teknis dan mekanismenya berada di bawah kendali Badan Pangan Nasional (BAPANAS).
“BULOG hanya berperan sebagai operator. Untuk distribusi atau peredarannya, kami sepenuhnya menunggu petunjuk dari BAPANAS,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/6).
Ia menjelaskan, distribusi beras SPHP di awal tahun 2025 sempat dibuka pada Februari dan Maret, namun dihentikan per 29 Maret 2025 menjelang bulan Ramadhan. Hingga kini, belum ada informasi resmi kapan penyaluran akan dibuka kembali.